Andi Arief: Mudah-mudahan Pak Jokowi dan Pak Mensesneg Tidak Tahu Soal Keberangkatan Pak Moeldoko ke Sumatera Utara | Kaweellop.com Andi Arief: Mudah-mudahan Pak Jokowi dan Pak Mensesneg Tidak Tahu Soal Keberangkatan Pak Moeldoko ke Sumatera Utara

Andi Arief: Mudah-mudahan Pak Jokowi dan Pak Mensesneg Tidak Tahu Soal Keberangkatan Pak Moeldoko ke Sumatera Utara

Andi Arief: Mudah-mudahan Pak Jokowi dan Pak Mensesneg Tidak Tahu soal keberangkatan Pak Moeldoko ke Sumatera Utara
Andi Arief Ketua Bapilu DPP Partai Demokrat.


kaweellop - Kader Demokrat, Andi Arief mengungkapkan keberangkatan Moeldoko ke Sumatera Utara.

Andi Arief mengatakan mudah-mudahan keberangkatan Moeldoko tersebut tidak sepengetahuan Jokowi dan Mensesneg.

Menurut Andi Arief keberangkatan Kepala KSP tersebut dalam rangka mengambil alih kepemimpinan AHY di Partai Demokrat.

Begitu pernyataan Andi Arief, seperti diungkapkan dirinya melalui akun twitter pribadinya pada 4 Maret 2021.

"Mudah-mudahan Pak Jokowi dan Pak Mensesneg tidak tahu soal keberangkatan Pak Moeldoko ke Sumatera Utara dalam rangka mengambil alih kepemimpinan AHY di Partai Demokrat," seperti dikutip mantrasukabumi.com dari akun twitter @Andiarief__ pada Kamis, 4 Maret 2021.

Ia juga berharap keberangkatan sang kaka pembina itu tidak juga diketahui oleh Menko Polhukam Mahfud MD.

"Demikian juga Pak Prof @mohmahfudmd dan Pak Kapolri," tulisnya.

Keberangkatan KSP Moeldoko itu, diketahui Andi Arief melalui bukti tiket dari Bandara.




"Kami menemukan bukti tiket yang jatuh di bandara," ujarnya.

Sebelumnya, Andi Arief menyebut bahwa ada klaim Jhoni Allen dan kawan-kawan mendapat dukungan dari Negara.

Menurut Andi Arief hal itu akan diuji dalam prakteknya nanti, apakah akan membiarkan KLB terlaksana, atau menghormati AD ART partai.

Pernyataan Andi Arief tersebut ditulis langsung olehnya melalui akun twitter pribadinya.

"Klaim Joni Alen dkk mendapat dukungan negara diuji dalam praktek," cuit Andi Arief seperti dikutip mantrasukabumi.com dari akun twitter @Andiarief__ pada Kamis, 4 Maret 2021.

Dirinya mempertanyakan sikap Negara dalam hal ini Menpolhukam, Depkumham dan Kepolisian Negara Indonesia.

"Menpolhukam, depkumham dan kepolisian apakah akan hormati AD ART Partai," jelasnya.

Menurutnya, sesuai dengan AD ART partai, KLB harus mendapat izin dari ketua Majelis Tinggi Partai, dalam hal ini SBY.



Editor : Anita
Previous Post Next Post